Catatan Muhammad Edwan Ansari

 Pandiran Warung: "Kada incus..."

Dalam sekian kali percakapan, ulun dan dan kawan-kawan mawarung  sering berujar, bahwa pemerintah jangan ujug-ujug bangga ketika semakin tahun kemunculan pelaku UMKM kian banyak. Justru ini indikator bahwa pemerintah kada incus menciptakan lapangan kerja formal. Semakin tinggi pelaku UMKM, maka hakikatnya semakin buruk kemampuan pemerintah dalam upaya-upaya penciptaan lapangan kerja. 

Tak terkecuali kita di Banua. Di Kalimantan Selatan. Di Barabai. Jika terjadi fenomena serupa, maka ini merupakan sinyal bahwa pemerintah daerah kada incus menciptakan lapangan kerja formal. Baik dalam lingkaran pemerintahan ataukah dari kalangan swasta. 

Maka tak heran jika kemudian kita lihat ada warga satu desa berjoget-joget sembari live streaming di media sosial. Atau yang kini jadi tren baru, berlomba bermain FB Pro lewat konten-konten konyol. Meskipun juga di sana ada yang masih waras membuat konten video bagus dan mendidik,  tetapi, ya, harus berhadapan dengan konsekuensi minimnya jumlah tayangan atau sedikit sekali yang me-"like". 

Tekanan akibat kondisi ekonomi sekarang, memaksa hampir setiap orang harus ada dalam situasi bertahan atau tenggelam. Semata mengandalkan naluri survive. Sebagiannya mencoba peruntungan di sektor UMKM, sebagian lainnya memilih bertingkah konyol hingga vulgar melalui media sosial. Lantas jadi pertanyaan; apa yang dilakukan pemerintah?

Jika kemudian - sekali lagi - membanggakan menjamurnya UMKM ini sebagai sebuah prestasi, lalu berkoar-koar membikin program membina dan menumbuhkan para pelaku UMKM, ya konyol. UMKM itu tumbuh organik. Mereka akan tumbuh dan berkembang sebab keadaan yang mengharuskan. 

Kian konyolnya, pemerintah justru memalak pelaku UMKM ini lewat aturan dan pajak-pajak yang juga konyol. Sudahlah kada incus mensejahterakan melalui penciptaan lapangan pekerjaan (formil), eh, tiba-tiba main palak di sana-sini. Soal palak memalak ini tak hanya di ranah aktifitas usaha dunia nyata namun juga melingkupi mereka yang bermain di dunia maya tadi. Kurang konyol apalagi, coba?

Apa dampaknya, ketika kada incusnya pemerintah menciptakan atmosfir positif dalam pemenuhan kesejahteraan ini? Di tengah fakta bahwa kampus dan universitas hari ini lebih banyak mencetak kaum pekerja ketimbang akademisi dan enterpreneur sejati. Maka pilihannya adalah bermain di zona-zona instan. 

Bagi mereka yang agak beruntung, para sarjana ini bisa saja mencari peluang ke luar negeri, meneruskan bisnis keluarga atau melanjutkan ke jenjang sekolah lebih tinggi. Sebagian lagi berusaha menjajakan ijazahnya ke berbagai tempat meski tidak linier dengan basic pendidikan yang ia miliki. Sisanya, ya, berjudi dengan kehidupan melalui usaha UMKM atau berjoget-joget di depan kamera tadi. 

Yang menarik, ada segelintir yang lain, yang boleh dikata membuat sekolah dan segala hal terkait dengan prestasi akademik, skill personal dan semua drama perjuangan kehidupan seakan jadi absurd. Fenomena ini menjelma sindrom menahun yang mudah sekali menjangkit. Mereka yang memiliki privilige, sebab anak dari pejabat atau bekas pejabat. 

Hal inipun tak lepas dari peran Bapak atau ibunya yang mendorong si anak sebagai peyambung jabatan (politis) berikutnya. Ada yang jadi anggota DPR. Jadi Bupati. Jadi Walikota. Jadi Gubernur.  Hingga jadi Wakil Presiden meski dari hasil perselingkuhan kekuasaan. Tidak salah, hanya bikin jengah. Bukan membatasi, namun kadang ini terasa semacam politik dinasti. Mau jadi pejabat apapun dijamin haknya oleh undang-undang negara, tetapi kadang abai pada etika. 

Sindrom ini menjangkiti hingga ke daerah-daerah. Jika belum sampai pada level pejabat, setidaknya memberikan kursi untuk mengisi jabatan-jabatan politik lain. Ketua Partai, misal. Atau ketua KNPI dan setaranya, misal. Ataukah setingkat lebih keren, menjabat komisaris-komisaris BUMN atau BUMD.  Yang pasti, jabatan-jabatan yang mana akan beririsan langsung dengan kekuasaan dan banyak kemudahan. Mau setingkat gubernur hingga bupati, semua sama. 

Soal kemampuan, kapasitas, skill, pengetahuan dan lain sebagainya, nomor sekian. Realitas ini akhirnya membawa pada pemikiran serba instan. Bahwa jabatan bukan lagi sebuah pengabdian dan amanah tetapi semata berupa lowongan pekerjaan mudah, tanpa harus meperjuangkannya dengan susah payah. 

Orientasinya hanya bermuara pada soal kekuasaan dan fasilitas kemewahan. Lalu bermunculanlah anak-anak muda yang dijejali sikap pragmatis hasil warisan orangtuanya. 

Di sisi lain, ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan anak muda terpaksa bergelut dengan rajaman kehidupan yang terlampau keras mendera. Dengan modal seadanya mereka berjudi di altar kenyataan bahwa saat ini hidup di sebuah negara yang pintar memeras rakyatnya namun kada incus dalam perkara memberikan hak paling mendasar; hidup yang layak dan jaminan kesejahteraan. 

Kita dipaksa masuk pada level atau mode bertahan hidup menghadapi realitas absurd. Maka, - untuk terakhir kali -  bahwa menjamurnya UMKM ini alih-alih sebagai prestasi atau sebuah suksesi, tetapi justru  merupakan kegagalan struktural dari pola kepemimpinan di negeri ini.

(Kayla Untara, 10/08/2025)