Jumat, Agustus 15, 2025

Karakter bukan dibaca dari apa yang ditulis orang di biodata. Bukan pula dari ijazah atau gelar.

 Orang boleh saja menyembunyikan niatnya, membungkus wajahnya dengan senyum palsu, atau memakai pakaian serapi-rapinya agar terlihat terhormat. Tapi kata-kata tak pernah bisa berbohong. Apa yang sering keluar dari mulut seseorang, itulah jendela kecil menuju isi kepalanya — bahkan isi hatinya.



Aku sudah lama memperhatikan itu. Kau dengarkan baik-baik orang yang suka menyebut segalanya ‘bodoh’, ‘sia-sia’, ‘tidak mungkin’ — biasanya hidupnya memang dipenuhi rasa kalah sebelum berperang. Sementara mereka yang kata-katanya sederhana, tapi sering kau dengar ‘bisa’, ‘mencoba’, ‘baik’, ‘adil’, meski hidupnya tidak selalu mudah, paling tidak hatinya sedang berjuang melawan kenyataan.


Karakter bukan dibaca dari apa yang ditulis orang di biodata. Bukan pula dari ijazah atau gelar. Karakter itu meluncur diam-diam lewat obrolan sehari-hari. Dari caranya menggambarkan orang lain, dari caranya berbicara tentang dunia, dari caranya memberi nama pada kesulitan. Kata sifat itu kecil, tapi di baliknya terselip isi kepalanya: pesimis atau optimis, rendah hati atau sombong, jujur atau penuh tipu daya.


Bangsa ini pun begitu. Kita bisa lihat wajah asli masyarakat kita dari kata-kata yang mengisi beranda, televisi, mimbar-mimbar kekuasaan. Kalau isinya caci maki, hinaan, rasa putus asa — itulah cermin kita. Kalau yang tumbuh adalah kata-kata tentang harapan, tentang kerja, tentang keberanian, berarti ada yang sedang kita perjuangkan bersama.


Maka berhati-hatilah dengan kata-kata. Karena di sanalah karakter bertelur, tumbuh, lalu perlahan menentukan jalan hidupmu sendiri.

Selasa, Agustus 12, 2025

 Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 1949 sekitar jam 17.00 wita dari arah Banjarmasin ada rombongan mobil tentara Belanda dan berhenti di Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungsi Selatan, setelah mobil berhenti dari dalam mobil tampak keluar 6 orang laki yang rata-rata umurnya antara 25 tahun sampai dengan 35 tahun. Kemudian setelah turun dari mobil 6 orang laki-laki tersebut di suruh berbaris dan langsung ditembak mati oleh tentara Belanda


Setelah melakukan penembakan tersebut tentara Belanda meninggalkan begitu saja jenazah 6 orang laki-laki tersebut dan melaju kearah Kota Kandangan, setelah melihat tentara belanda ke arah Kandangan warga masyarakat berdatangan ke tempat penembakan, setelah dilakukan pengecekan. korban penembakan tersebut adalah tentara ITREMES dan juga dari dalam kopiahnya ditemukan selembar kertas yang bertuliskan "UNTUK KEMERDEKAAN BANGSA INDONESIA" Setelah mengetahui bahwa TUGAS BERJUANG korban yang ditembak tentara Belanda tersebut adalah para pejuang untuk memperjuangkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia maka warga masyarakat segera mengurusi jenazah, mensholatkan dan memakamkannya, untuk mempercepat proses pemakaman karena takut diketahui oleh tentara Belanda maka warga membuat 2 lubang yang masing-masing lobang diisi dengan 3 orang jenazah para pejuang tersebut.


Setelah kejadian tersebut berlalu beberapa tahun ada salah satu keluarga para pejuang tersebut datang ke Desa Ida Manggala dar, menceritakan bahwa ada kerabatnya yang merupakan seorang pejuang telah dibawa oleh tentara Belanda dan diketahui ditembak Mati di Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya Kab Hulu Sungai Selatan setelah diberitahu warga bahwa jenazahnya telah diurusi warga dan telah dikuburkan di temapat tersebut. bari keluarga pejuang tersebut diketahui bahwa 6 orang pejuang tersebut masing-masing bernama


1. AHMAD SUMBAWA


Berasal dari Desa Kupang Rantau Kab. Tapin.


2. MUHAMMAD


Berasal dari Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah 


3. SALAMAT 


Berasal dari Marabahan Kab. Barito Kuala


4. UGUB 


Berasal dari Anjir, Banjarmasin.


5. MARHALLAH 


Berasal dari desa Pengaron Kab. Banjar


6. DARMAWI


Berasal dari desa Malutu Kac. Padang Batung Kab. HSS


#enampejuang #idamanggala #ceritapejuang #pejuangbanjar #jangkauanluasfbpro #viral #fyp

Minggu, Agustus 10, 2025

 Negeri Ijazah


selamat, Nak

kau sudah masuk fase mahasiswa

katakanlah, kau baru masuk pintu kedua dituntut lebih mengenal makna

untuk apa manusia tercipta


selamat, Nak

kuatkanlah diri sebagaimana batu cadas

tegarlah meski ombak badai menghempas

sebab jalan hidupmu akan jauh lebih keras

menamparmu dari segala arah jarum kompas


selamat, Nak.

jika memang kau mampu kuliah

Maka bersyukurlah...

engkau harus tau, 

banyak mereka di luar sana,

jangankan mengecap sekolah

berpikir makan apa esok lusa

bapak ibunya sudah terlau lelah


apakah kamu tahu, Nak

kita sedang berada di negeri ijazah

sebab kelak nanti kau selesai kuliah

yang pertama orang tanya;

"apakah engkau punya ijazah?"


bersiaplah, Nak

dalam pergaulan dewasamu nanti

akan banyak kau temukan harga diri

yang mereka letakkan 

di selembar kertas sertipikat kompetensi

itupun sebagiannya hasil dari beli


sadarilah, Nak

di negeri ijazah ini

kecakapan, 

diukur dengan angka dan bilangan

pekerjaan, 

sangat tergantung pada eratnya kekerabatan

maka, tumbuhkanlah kebijaksanaan

karena kesempatan hadir sebab diciptakan


kuatlah, Nak

dunia adalah panggung drama

yang penuh muslihat dan pura-pura

lakon yang dimainkan seringkali berbeda

topeng yang mereka pakai,

bisa saja tak selalu sama


ingatlah, Nak

kita sedang berdiri di negeri ijazah 

jika tak mampu kau rubah

maka, bertahanlah...


Barabai, 03 Feb 2025

 JIika kita menilik Ke era kolonial berkuasa, Barabai yang lebih sering disebut Kampoeng Qadi oleh para Menir Belanda ini dulunya adalah satu wilayah di mana memang dikondisikan sebagai wadah bermukimnya para kaum borjuis dan para elit Belanda dan warga asing lainnnya. Dalam sejarahnya Barabai adalah kota kedua setelah kandangan yang jadi sentra pergerakan para pejuang di masa perlawanan terhadap pendudukan kolonial terutama di zaman gerilya atau revolusi (antara tahun 1940an-1950an).


Barabai banyak memetakan jejak juang para ksatria Borneo. Batang Alai dan Haruyan adalah dua wilayah yang tentu tak bisa dihapus dari catatan sejarah bahwa di sana pernah terjadi pergerakan bhakan pertempuran para pejuang revolusi. Masih berdirinya bangunan bergaya kolonial di beberapa tempat juga jadi bukti bahwa memang kota ini memiliki sejarah panjang bagaimana sense arsitektural akibat pengaruh subkultur banyaknya orang asing yang bermukim dan membangun kota ini di masa lalu.


Banyak kelompok pergerakan yang lahir dan melakukan berbagai upaya-upaya perlawanan terhadap kolonialisme pada masa itu baik skala kecil kelompok ataupun terorganisir misal seperti GERPINDOM yang dipimpin oleh A.R. HAKA. (Haji Abdurrahman Karim) bersama dengan pejuang lainnya semisal yang cukup dikenal; Haji Damahuri dan kawan-kawan. Tentu saja hadirnya sosok- pergerakan itu pasti terkiat dengan beragam pertempuran yang pernah tercatat dalam sejarah seperti Pertempuran Hawang atau pertempuran Hambawang Pulasan. 


Dengan fakta-fakta itu, sudah selayaknya Barabai berbangga diri menjadi bagian perjalanan sejarah yang banyak memetakan nilai-

nilai kejuangan dan nasionalisme. Barabai tidak mungkin dilepaskan dari catatan sejarah bahwa di kota ini telah memancur darah para syuhada. Bahwa di kota ini telah terpatri tekad kuat untuk merdeka dan bebas dari segala bentuk tirani. 


Tentu kita tak ingin nilai-nilai juang itu sekadar jadi monumen kejayaan masalalu karena tidak pernah ada upaya-upaya mengingatkan atau menceritakan pada generasi penerus anak banua. Lalu, dengan banyaknya peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Barabai, entah kenapa sampai sekarang kita tak punya catatan lengkap soal itu alih-alih bicara soal museum atau seumpamanya yang diharapkan mengedukasi generasi akan datang. Sekadar peringatan pun masih minim sekali jika tak ingin dikatakan tidak ada sama sekali. Lantas, bagaimana mungkin bisa mempertahankan nilai-nilai juang dan kstaria yang notabene dulunya merupakan embrio kota ini.


Memahami dan mengetahui sejarah dengan sebenar-benar pemahaman mesti dimiliki oleh semua pihak supaya tidak terjebak dalam pengulangan aktualisasi kegagalan dalam mengisi kemerdekaan. Jangan pernah lupakan sejarah sebab bangsa yang melupakan masa lalunya sama saja tidak memiliki masa depan. Jangan sampai kita menjadi orang buta sejarah sebab mereka yang tidak dapat mengingat masa lalu dikutuk untuk mengulanginya.

 *Pandiran Warung: _"Atceh"_*


_"Taharap keu pageue, keubeue nyang pajoh padé."_ (Harapkan pagar, namun kerbau yang makan padi). 


Begitulah ujaran lama Bangsa Aceh untuk menyindir tentang orang yang mestinya menjaga, malah merusak dan mengeruk keuntungan dari apa yang seharusnya dijaga. 


Jika bicara Aceh, maka kita akan bicara tentang sejarah panjang Bangsa Melayu. Bahkan jauh sebelum ada namanya Indonesia. Jauh sebelum ada Amerika yang konon katanya ditemukan Columbus. Tanah Rencong yang tumbuh dan berkembangnya tak lepas dari darah dan airmata. Aceh dulunya adalah Bangsa yang memiliki kedaulatan penuh. Maka tidak heran tatkala menggabungkan diri menjadi bagian NKRI, sematan Daerah Istimewa pantas menjadi hak mereka. 


Kita mesti ingat, bahwa persoalan "menggabungkan diri" ini memiliki kemiripan dengan hadirnya Kalimantan adi bagian dari NKRI pasca "dianak tirikan" oleh Pemerintah Republik kala itu. Baru setelah perjanjian Linggarjati dan memproklamirkan diri tahun 1949, Kalimantan _situ saini bacuur_ sebagai bagian dari NKRI. Sayangnya posisi kita terlalu lemah secara politis. Maka sematan Daerah Istimewa tak kita miliki sebagaimana Aceh. 


Aceh hadir tatkala Indonesia hampir dianggap hilang dari peta bangsa-bangsa di dunia saat terjadi agresi milter kedua Belanda tahun 1948. Acehlah yang lantang menyuarakan bahwa bangsa ini masih eksis. Bahwa Indonesia ada, Republik masih berdulat melalui corong Radio Rimba Raya di suatu pedalaman tanah Aceh. Di kala Jogja (ibukota saat itu), Jakarta, dan kota lainnya dalam cengkraman penjajah. 


*"Indonesia masih ada! Republik masih ada!"*


Pernyataan inilah yang lantang dan tegas disiarkan Radio Rimba Raya dengan 5 bahasa. Menggetarkan dan penuh semangat juang yang tinggi. 


Rakyat Aceh pulalah yang menyumbangkan 20 kilogram emas ketika Soekarno "mengemis" minta dibelikan pesawat terbang kepresidenan. Bahkan tugu Monas Jakarta yang dibangga-banggakan Soekarno, emasnya seberat 28kg yang ada pada pucuk tugu (lidah api) adalah sumbangan dari orang Aceh. Seorang pengusaha kaya raya bernama Teuku Markam pada tahun 1960. 


Jika dituliskan, akan panjang bagaimana peran dan kiprah Aceh bagi negeri yang kini bernama Indonesia. Namun, apa yang didapatkan oleh Aceh? 


Pengkhianatan. 


Ya, Aceh dalam perjalanan waktu kemudian seringkali dikhianati. Tak hanya Aceh, namun hampir seluruh kesultanan di Pulau Sumatera dkkhianati dan justru dibumi hanguskan. 


Pasca berbagai bantuan Bangsa Aceh dan Bangsa Melayu pada umumnya, pihak Republik, Pemerintah Indonesia, bukannya membalas budi akan tetapi malah  mengirim pasukan militer yang sebagian besarnya ditunggangi oleh PKI. Alih-alih mensejahterakan, Aceh dan kesultanan lain di pulau Sumatera berubah jadi ladang pembantaian. Tak terbilang berapa nyawa yang dilenyapkan, berapa banyak darah ditumpahkan, berapa ribu anak yang harus yatim dan piatu, berapa orangtua yang kehilangan anaknya. Berapa gadis yang direnggut kesuciannya.


Lantas Aceh memerah. Bagai api dalam sekam, perlawanan sedikit demi sedikit mulai membara. Konflik bersenjata mulai terbuka. Gerakan demi gerakan mula bermuara pada satu tujuan. Merdeka.


Munculnya kelompok bersenjata ini nyatanya hanya akumulasi dari jutaan kekecewaan atas ketidakadilan dan akibat pengkhianatan. Seketika, cap sebagai pemberontak dijadikan legitimasi dalam tiap pembunuhan yang dilakukan oleh aparat dan militer. 


Sikap dan situasi ini, dianggap bagi sebagian rakyat Aceh tak ubahnya dari penjajahan baru. Bagaimana tidak, Bangsa Aceh diperlakukan semena-mena. Kekayaan alam mereka dirampas, ekspansi kuasa hendak diambil oleh Jawa, syariat Islam yang hendak mereka terapkan malah diabaikan dan ditolak oleh negara. Maka lahirlah kelompok GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Lahir dari mereka yang memperjuangkan kemerdekaan yang hakikatnya hanya sebagai upaya untuk mempertahankan martabat dan harga diri sebagai bangsa besar yang telah ada jauh sebelum negara ini menyatakan diri sebagai bangsa Merdeka tahun 1945. Bangsa Aceh. Bangsa Melayu. 


Sejak itulah, Tanah Rencong selalu dihiasi darah. Konflik bersenjata ini baru mereda di tahun 2005. Tentara dan aparat polisi dinilai banyak pihak bahkan komunitas internasional terlalu berlebihan dalam tiap operasi militernya. Sebagai contoh, bagaimana kejamnya kasus pembantaian seorang ulama bernama Teungku Bantaqiah beserta keluarga dan para santrinya pada tahun 1999 dengan tudingan subversif. 


Tanpa perlawanan dan tanpa senjata. Berondongan peluru melesak di tiap dada para korban. Tak terkecuali Teungku Bantaqiah sendiri. Sang Ulama dihakimi tanpa bukti sebagai penyokong GAM dan pesantrennya dituduh menyimpan senjata. Tuduhan dan tudingan yang tak pernah sempat mendapatkan hak untuk membela diri sebab lesakan peluru dan tusukan bayonet lebih dulu ia terima. 


Pesantren diobrak abrik oleh pasukan gabungan TNI dan Brimob. Kitab-kitab dibakar. Para santri ditelanjangi. Putra Sang Ulama tersungkur dipukul popor senapan. Setelahnya rentetan tembakan meruyak, menjadikan halaman pesantren jadi kubangan darah yang memancur dari tubuh Teungku Bantaqiah, keluarga dan para santrinya. Kompleks pondok jadi abu dan arang. Tercatat ada lebih dari 70 jasad tergeletak tak bernyawa. 


Lantas, hukum negara bicara apa? Nol besar. Komandan pasukan gabungan saat itu tak pernah sekalipun diadili atas tindakan bengisnya. 


Kelicikan pemerintah republik macam itu tak hanya sekali dua kali terjadi, namun berkali-kali. Kita di Banua, masih ingatkah bagaimana nasib Ibnu Hajar tatkala lengan dan kakinya di rantai setelah sebelumnya disebar propaganda-propaganda yang menyebutkan dirinya sebagai pemberontak. Sebagai ekstrimis. Sebagai noda busuk dalam perjuangan kemerdekaan meski nyatanya dirinyalah tokoh terdepan dalam tiap jejak sejarah merah kemerdekaan di kalimantan. 


Bagaimana mungkin, jika kemudian banyaknya peristiwa, situasi dan kondisi di negeri ini selalu menyajikan banyolan politik membuat darah kita tak mendidih sebagai orang waras. Terlalu sering dagelan yang kadung mengecewakan terjadi. Aturan perundang-undangan sebagiannya justru mencekik dan memeras habis keringat rakyat jelata dengan kedok pajak. Mencoba sedikit melawan, jika tak disita maka dinaikan dengan ancaman pidana. _Kada ma-asi jua,_ nyawa taruhannya. Tanpa keadilan, abai pada nilai kemanusiaan.


Aceh dan kita di Banua, sama-sama sebagai bagian dari bangsa Melayu. Bangsa besar yang memilki marwah dan harga diri. Tidak layak diinjak-injak dan diperlakukan sebatas bangsa pribumi. Apalagi dikacangi orang-orang yang temaha pada kekuasaan ataupun jabatan yang demi itu semua mereka harus menggadaikan diri pada korporasi dan kepentingan segelintir orang atau pribadi. 


Maka, jangan pernah ajarkan kami tentang makna nasionalisme jika perilaku pejabat dan petinggi negeri ini masih sebatas perut sendiri. Pantang bagi bangsa melayu untuk tunduk pada ketidakadilan. Ingat pepatah; _Jangan pepat di luar, rencong di dalam!_


_(Kayla Untara, 30/07/25)_

 *Pandiran Warung; _“Babaya…”_*


Kembali, dunia medsos dihebohkan dengan pemberitaan soal rilisnya film animasi *“Merah Putih, One For All”.* Meski baru sebatas teaser, begitu tersebar di dunia maya, ragam komentar negatif justru berhamburan. Terutama dari mereka pegiat di bidang grafis digital. Yah, tak bisa disalahkan, _ulun_ yang _jaba_ saja begitu menonton klip film animasi itu terjebak dalam posisi _nang manuntun nang asa supan..._ 


Sudahlah plot ceritanya sangat jelek garapan filmnya pun secara kualitas _pina babaya hingkat._ Kita mungkin masih ingat, di awal kemunculan animasi Upin-Ipin produksi malaysia beberapa tahun silam, secara langsung atau tidak seakan “menantang” kemampuan para animator di Indonesia. Kehadiran petualangan Upin-Ipin yang digarap dengan sangat apik oleh rumah produksi _Les' Copaque Production_ coba hendak disaingi para animator Indonesia melalui berbagai serial animasi yang serupa. Sebut saja misal kartun Adit Sopo Jarwo, Nussa, Riko the Series atau serial Keluarga Somat. Lantas, lahirlah beberapa animasi dalam format film layar lebar semisal _Juki, The Battle of Surabaya_ atau yang kemaren baru booming, film animasi _"Jumbo."_ 


Sebagai penonton _jaba,_ hadirnya serial animasi 'Adit Sopo Jarwo' dan lainnya, meski seiring waktu mengalami peningkatan kualitas garapan teknisnya, secara subjektif _ulun_ menilai bahwa serial ala Indonesia ini secara kualitas penceritaan, tema dan dialog-dialognya masih di bawah serial Upin-Ipin. Bahkan jika mau jujur, dialog ataupun tema masih terasa nuansa “sinetron-sinetron” yang ada. Tanpa kekuatan plot dan tema. Contoh, Adit Sopo Jarwo. Sebagai tontonan anak-anak, ya boleh jadi oke-oke saja. Namun tak bisa dipungkiri, plot cerita, karakter tokoh, rasionalitas adegan dan narasi-narasi dialognya masih jauh di bawah serial Upin dan Ipin. Bukan berusaha memihak, tetapi faktanya semacam itu. Lemahnya plot-plot tiap episode itu membuat kita (atau setidaknya _ulun_) berpikir, apakah tidak ada orang yang memiliki ide lebih kreatif dalam membangun ceritanya.


_Ulun_ belum pernah menonton secara utuh film “Jumbo”, namun dari beberapa potongan film yang ada, _ulun_ kira kualitas animasinya sudah jauh lebih baik dari beberapa tahun terakhir. Namun tiba-tiba _euforia_ itu diruntuhkan dengan rilisnya teaser film “Merah Putih, One For All” yang di proyeksikan akan menjadi tontonan pada rangkaian hari jadi ke-80 kemerdekaan. Film animasi ini konon akan ditayangkan secara serentak di bioskop pada tanggal 14 Agustus 2025 yang akan datang. 


Tanpa perlu kita ahli dalam soal animasi atau memiliki kemampuan animator pun barangkali bisa menilai sejelek apa garapan visual animasi film ini. Jika membandingkan pasca tayangnya film animasi "Jumbo" yang cukup banyak diterima masyarakat, maka film animasi “Merah Putih, One For All” membuat semua orang yang peduli jadi tertegun. Bukan sekadar heran, tapi boleh jadi sampai pada level menyesali. Apalagi dari kabar yang beredar biaya produksi film ini memakan dana lebih dari 6 milyar. 


_Ulun_ tidak mengetahui apakah dana itu dana mandiri pihak rumah produksi atau memakai dana (anggaran) pemerintah, namun jika yang mendanai ternyata pemerintah melalui APBN atau APBD, maka akhirnya kita akan sadar dan merasa ‘wajar’ bahwa pembuatan film animasi ini digarap _babaya_ saja. Jikapun dana sponsor atau investor, nampaknya ekspektasi bahwa penjualan tiket bioskop akan menutup biaya produksi jadi ranah perjudian yang sangat beresiko.


Di banua sendiri, sudah beberapa kali pembuatan film yang di dalamnya ada keterlibatan APBD. Alhasil sudah bisa ditebak bahkan akan bisa dipastikan gagal atau tidak sesuai ekspektasi. Terakhir, garapan film _“Jendela Seribu Sungai”_ juga boleh dibilang tidak terlalu sukses. Terlalu banyak kelemahan yang bisa diungkapkan meskipun kita juga patut apresiasi atas usaha produksi film ini. Bahwa kemudian ini sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam industri perfilman juga hal patut kita hargai. Namun kita juga tidak menampik, setiap yang terkait ‘proyek’ pemerintah akan memaksa kita masuk pada ‘wilayah abu-abu’ yang berakibat pada mempertaruhkan hasil akhir atau kualitas produksinya.


Persoalan _babaya hingkat_ ini, jika terkait dana-dana pemerintah nyatanya tidak hanya bicara di sektor infrastruktur atau pengadaan barang jasa sejenisnya, bahkan sektor industri seni dan budaya pun bisa saja terperangkap dalam pola permainan yang sama. Tak terkecuali soal produksian film tadi. Setidaknya, secara logika saja, pihak produser atau sineas yang terlibat tidak (terlalu) dibebani untuk mengembalikan modal produksi, toh ini proyek, _kok._ Mereka sadar bahwa potensi ruginya minim bahkan boleh saja tidak ada. Beda cerita jika ini dibiayai oleh investor, produser, atau rumah produksi swasta yang mau tidak mau mereka akan memasang spekulasi taruhan tiap memproduksi filmnya. 


_Ulun_ kira, jika film animasi “Merah Putih, One For All” dikerjakan dengan motivasi asal ada, _babaya_ sahaja, maka justru ini akan jadi terasa aneh. Sudahlah garapan audio dan visual animasinya di bawah standart, plot ceritanya pun (jika tak khilaf) sangat, sangat lemah yang hanya bercerita soal kehilangan selembar bendera merah putih. Apakah penggarap film ini terlampau miskin ide atau bagaimana, entahlah. Harapannya, yang pasti jangan sampai alasan garapan _babaya hingkat_ ini akibat terkena sindrom sarjana pasar pramuka. Alih-alih bisa dibanggakan, justru jadi bahan tertawaan di dunia animasi dan perfilman. 


_(Kayla Untara, 09/08/2025)_

 Pandiran Warung: "Kada incus..."


Dalam sekian kali percakapan, ulun dan dan kawan-kawan mawarung  sering berujar, bahwa pemerintah jangan ujug-ujug bangga ketika semakin tahun kemunculan pelaku UMKM kian banyak. Justru ini indikator bahwa pemerintah kada incus menciptakan lapangan kerja formal. Semakin tinggi pelaku UMKM, maka hakikatnya semakin buruk kemampuan pemerintah dalam upaya-upaya penciptaan lapangan kerja. 


Tak terkecuali kita di Banua. Di Kalimantan Selatan. Di Barabai. Jika terjadi fenomena serupa, maka ini merupakan sinyal bahwa pemerintah daerah kada incus menciptakan lapangan kerja formal. Baik dalam lingkaran pemerintahan ataukah dari kalangan swasta. 


Maka tak heran jika kemudian kita lihat ada warga satu desa berjoget-joget sembari live streaming di media sosial. Atau yang kini jadi tren baru, berlomba bermain FB Pro lewat konten-konten konyol. Meskipun juga di sana ada yang masih waras membuat konten video bagus dan mendidik,  tetapi, ya, harus berhadapan dengan konsekuensi minimnya jumlah tayangan atau sedikit sekali yang me-"like". 


Tekanan akibat kondisi ekonomi sekarang, memaksa hampir setiap orang harus ada dalam situasi bertahan atau tenggelam. Semata mengandalkan naluri survive. Sebagiannya mencoba peruntungan di sektor UMKM, sebagian lainnya memilih bertingkah konyol hingga vulgar melalui media sosial. Lantas jadi pertanyaan; apa yang dilakukan pemerintah?


Jika kemudian - sekali lagi - membanggakan menjamurnya UMKM ini sebagai sebuah prestasi, lalu berkoar-koar membikin program membina dan menumbuhkan para pelaku UMKM, ya konyol. UMKM itu tumbuh organik. Mereka akan tumbuh dan berkembang sebab keadaan yang mengharuskan. 


Kian konyolnya, pemerintah justru memalak pelaku UMKM ini lewat aturan dan pajak-pajak yang juga konyol. Sudahlah kada incus mensejahterakan melalui penciptaan lapangan pekerjaan (formil), eh, tiba-tiba main palak di sana-sini. Soal palak memalak ini tak hanya di ranah aktifitas usaha dunia nyata namun juga melingkupi mereka yang bermain di dunia maya tadi. Kurang konyol apalagi, coba?


Apa dampaknya, ketika kada incusnya pemerintah menciptakan atmosfir positif dalam pemenuhan kesejahteraan ini? Di tengah fakta bahwa kampus dan universitas hari ini lebih banyak mencetak kaum pekerja ketimbang akademisi dan enterpreneur sejati. Maka pilihannya adalah bermain di zona-zona instan. 


Bagi mereka yang agak beruntung, para sarjana ini bisa saja mencari peluang ke luar negeri, meneruskan bisnis keluarga atau melanjutkan ke jenjang sekolah lebih tinggi. Sebagian lagi berusaha menjajakan ijazahnya ke berbagai tempat meski tidak linier dengan basic pendidikan yang ia miliki. Sisanya, ya, berjudi dengan kehidupan melalui usaha UMKM atau berjoget-joget di depan kamera tadi. 


Yang menarik, ada segelintir yang lain, yang boleh dikata membuat sekolah dan segala hal terkait dengan prestasi akademik, skill personal dan semua drama perjuangan kehidupan seakan jadi absurd. Fenomena ini menjelma sindrom menahun yang mudah sekali menjangkit. Mereka yang memiliki privilige, sebab anak dari pejabat atau bekas pejabat. 


Hal inipun tak lepas dari peran Bapak atau ibunya yang mendorong si anak sebagai peyambung jabatan (politis) berikutnya. Ada yang jadi anggota DPR. Jadi Bupati. Jadi Walikota. Jadi Gubernur.  Hingga jadi Wakil Presiden meski dari hasil perselingkuhan kekuasaan. Tidak salah, hanya bikin jengah. Bukan membatasi, namun kadang ini terasa semacam politik dinasti. Mau jadi pejabat apapun dijamin haknya oleh undang-undang negara, tetapi kadang abai pada etika. 


Sindrom ini menjangkiti hingga ke daerah-daerah. Jika belum sampai pada level pejabat, setidaknya memberikan kursi untuk mengisi jabatan-jabatan politik lain. Ketua Partai, misal. Atau ketua KNPI dan setaranya, misal. Ataukah setingkat lebih keren, menjabat komisaris-komisaris BUMN atau BUMD.  Yang pasti, jabatan-jabatan yang mana akan beririsan langsung dengan kekuasaan dan banyak kemudahan. Mau setingkat gubernur hingga bupati, semua sama. 


Soal kemampuan, kapasitas, skill, pengetahuan dan lain sebagainya, nomor sekian. Realitas ini akhirnya membawa pada pemikiran serba instan. Bahwa jabatan bukan lagi sebuah pengabdian dan amanah tetapi semata berupa lowongan pekerjaan mudah, tanpa harus meperjuangkannya dengan susah payah. 


Orientasinya hanya bermuara pada soal kekuasaan dan fasilitas kemewahan. Lalu bermunculanlah anak-anak muda yang dijejali sikap pragmatis hasil warisan orangtuanya. 


Di sisi lain, ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan anak muda terpaksa bergelut dengan rajaman kehidupan yang terlampau keras mendera. Dengan modal seadanya mereka berjudi di altar kenyataan bahwa saat ini hidup di sebuah negara yang pintar memeras rakyatnya namun kada incus dalam perkara memberikan hak paling mendasar; hidup yang layak dan jaminan kesejahteraan. 


Kita dipaksa masuk pada level atau mode bertahan hidup menghadapi realitas absurd. Maka, - untuk terakhir kali -  bahwa menjamurnya UMKM ini alih-alih sebagai prestasi atau sebuah suksesi, tetapi justru  merupakan kegagalan struktural dari pola kepemimpinan di negeri ini.


(Kayla Untara, 10/08/2025)